Sekwil Muhammadiyah Jabar Keberatan dengan Kebijakan Gubernur Atas Rombel 50 siswa Per Kelas

Dengan adanya Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang penambahan kuota siswa per kelas menjadi 50 orang, sangat berdampak terhadap sekolah dasar dan menengah yang dikelola Majelis Dikdasmen Muhammadiyah di Jawa Barat. PWM Jabar berpendapat bahwa seharusnya kebijakan yang hendak dikeluarkan oleh Gubernur dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait dari penyelenggara lembaga pendidikan, khususnya sekolah swasta. 

Seiring dengan hal itu, pada Kamis (17/07/2025) Dr. Iu Rusdiana, M.Si selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, saat dikmonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya  mengatakan, "Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dikelola oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Non Formal, Dengan kebijakan Gubernur Jabar tersebut sangat terdampak sekali. Realitanya ada beberapa sekolah hingga sekolah favorit di Muhammadiyah sekarang jumlah siswa yang mendaftar berkurang dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

"Secara umum bisa dikatakan kami sangat terdampak dengan kebijakan tersebut di beberapa sekolah, salahsatu contohnya Sekolah Muhammadiyah di Sukabumi, Depok serta Garut yang mengalami dampaknya, di salahsatu sekolah SMK di Garut pada tahun Pelajaran 2024 - 2026 meluluskan 206 siswa sedangkan yang mendaftar untuk tahun 2025 - 2026 hanya ada 153 orang," ujarnya.

Dr. Iu Rusdiana, Sekertaris Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat.

Bukan hanya itu, Iu Rusdiana  menyampaikan, Sekolah favorit SMK Muhammadiyah 1 Cikampek pada tahun ini meluluskan 789 orang.  Sedangkan yang mendaftar sekarang berkurang menjadi 642 orang. "Ini karena masyarakat lebih memilih menyekolahkan putra - putrinya di sekolah negeri," cetusnya penuh nada kecewa.

Selain itu, Sekwil PWM Jabar menyebut keberadaan siswa-siswa tersebut sangat membantu sekolah - sekolah yang ada di Muhammadiyah, sebab biaya studi dari para siswa tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap operasional sekolah. "Kami berharap agar pemerintah kalau mau mengambil kebijakan dikaji dulu secara mendalam. Bukan apa-apa, karena sekolah swasta itu berjuang dari awal dan sudah puluhan tahun merintisnya, yaitu sejak Indonesia merdeka. Bahkan Muhammadiyah sebelum itu telah menyelenggarakan pendidikan dibawah binaan majelis Dikdasmen," ucapnya.

Diakhir pembicaraan Sekertaris Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat meminta agar Pemerintah bisa menghargai perjuangan sekolah-sekolah swasta yang sudah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan ikutserta mencerdaskan anak bangsa yang tidak ter-cover oleh pemerintah sendiri. "Saya sangat memahami alasan pemerintah menambah kuota rombel untuk meningkatkan angka partisipasi kasar. Namun perlu diingat tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan kualitas pembelajaran yang mumpuni, jika di kelas jumlah siswanya mencapai 50 orang bagaimana akan tercipta kwalitas yang baik? katanya.

"Kami berharap agar Gubernur Jawa Barat banyak bertanya kepada pakar pendidikan apalagi di Jawa Barat banyak Campus terkemuka yang dapat memberikan pandangan terkait itu. Jangan ugal-ugalan mengambil kebijakan, hargai perjuangan (sekolah) swasta yang selama ini melakukan upaya proses pendidikan dalam rangka mendukung program pemerintah tentang Wajardikdas 12 tahun," serunya. (AS).