Krisis Militer di Korsel: Proses Pemakzulan Presiden Dimulai!

Muhammadiyahgarut.com Mudah-mudahan selalu ada senyuman di wajahmu. Di Artikel Ini aku mau berbagi pengalaman seputar internasional yang bermanfaat. Artikel Ini Menyajikan internasional Krisis Militer di Korsel Proses Pemakzulan Presiden Dimulai Jangan berhenti di tengah lanjutkan membaca sampai habis.

1.1. melanggar konstitusi dan hukum

Jakarta, 5 Desember 2024 - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kini berada di ambang pemakzulan setelah mengambil keputusan yang mengundang banyak kritik dengan mendeklarasikan keadaan darurat militer. Mosi pemakzulan diajukan oleh anggota parlemen oposisi, yang menyatakan bahwa presiden telah melanggar konstitusi dan hukum.

Tuduhan ini juga menyiratkan bahwa Yoon berusaha menghindar dari penyelidikan terkait dugaan tindak kejahatan yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Hal ini dianggap sebagai langkah pertama dalam empat dekade terakhir yang mengarah pada upaya menghentikan proses hukum terhadapnya. Meskipun keputusan tersebut segera dibatalkan oleh parlemen, situasi ini telah menimbulkan krisis politik serius yang mengguncang negara dan memicu kecemasan di kalangan sekutu-sekutunya.

Pernyataan Yoon tentang keadaan darurat militer mengejutkan banyak pihak, termasuk sekutu internasional. Demonstrasi besar-besaran berlangsung di Gwanghwamun Square, di mana banyak pengunjuk rasa mengusung bendera dan spanduk yang menuntut perubahan. Dalam konteks konstitusi Korea Selatan, keadaan darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen mengajukannya, sehingga Yoon terpaksa menarik kembali keputusannya dalam sebuah pidato yang disiarkan enam jam kemudian.

Pernyataan Yoon yang menyebut Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, sebagai “elemen anti-negara”, semakin memperburuk ketegangan politik. Sementara itu, ribuan warga Korea Selatan tumpah ruah di jalanan sekitar kantor kepresidenan di Seoul menuntut agar Yoon mundur. Yoon berargumen bahwa keadaan darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman Korea Utara dan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas nasional.

Namun, partainya, People Power Party, tetap mempertahankan posisi untuk menolak mosi pemakzulan tersebut. Amerika Serikat, sebagai sekutu dekat dengan hampir 30.000 pasukan yang ditempatkan di Korea Selatan, melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi sebelumnya mengenai situasi ini. Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, menyatakan kelegaan bahwa keputusan tersebut telah dibatalkan, menggarisbawahi ketahanan demokrasi Korea Selatan.

Dramatisnya, situasi di parlemen berlangsung tegang ketika lebih dari 280 tentara, beberapa di antaranya dengan menggunakan helikopter, berusaha mengamankan gedung parlemen. Ini adalah tindakan yang tidak dapat dimaafkan, seru anggota parlemen Kim Seung-won, sebagaimana dilansir oleh AFP. Meskipun demikian, 190 anggota parlemen berhasil merebut kembali kuasa dan membatalkan keadaan darurat militer yang dicanangkan Yoon.

Ketua partai penguasa Yoon menyebut langkah tersebut sebagai “tragedi”. Sejak terpilih pada tahun 2022, Yoon telah mengalami penurunan signifikan dalam popularitasnya. Menurut survei terbaru dari Gallup, tingkat persetujuan publik terhadapnya hanya mencapai 19%, mencerminkan kemarahan masyarakat atas situasi ekonomi dan polemik yang melibatkan keluarganya. Kondisi ini menunjukkan masa depan politik Yoon yang semakin tidak menentu, seiring dengan meningkatnya ketegangan antara pemerintah dan oposisi.