Musda MUI Garut ke-9 Akan Digelar, Ini Mekanisme Pemilihan Ketua Umum

Sebagaimana lazimnya organisasi, setiap akhir periode masa jabatan biasanya digelar acara musyawarah untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban, evaluasi program kerja, dan pemilihan Ketua Umum. Begitupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, tidak lama lagi akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada tanggal 18-19 November 2025 di Hotel Santika Garut.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan oleh H. Muhammad Yusuf Safari, S.Pd, M.Pd., selaku Sekretaris Umum MUI Garut, di ruang kerjanya pada hari Kamis, 9 Oktober 2025. Ia membenarkan, bahwa MUI Kabupaten Garut akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 pada tanggal 18-19 Oktober 2025 di Hotel Santika, Jl. Raya Cipanas, Tarogong Kaler, Garut.

Selanjutnya, dituturkan oleh Kang H. Yusuf Safari, pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) MUI ke-9 akan diikuti oleh 2 orang perwakilan pengurus MUI tingkat kecamatan, unsur perwakilan ormas, unsur pimpinan perwakilan pondok pesantren, dan unsur dari pengurus MUI Kabupaten Garut. Mereka akan memilih 11 orang formatur yang nantinya akan memilih Ketua Umum beserta kepengurusan lainnya.

"Insya Allah, acara Pembukaan Musyda akan dihadiri oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat, Bupati Garut, beserta unsur Forkopimda Garut. Untuk itu, kami memohon doa dari warga masyarakat Kabupaten Garut, semoga acara Musda MUI ke-9 dapat berjalan lancar, kondusif, sukses, dan tanpa ekses," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai mekanisme pemilihan untuk menjadi Ketua Umum MUI Garut, Muhammad Yusuf Safari, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut, menjelaskan bahwa berdasarkan AD/ART, Ketua Umum MUI dipilih oleh anggota formatur. Anggota formatur ini terdiri dari 11 orang, yaitu: Ketua Umum MUI sebelumnya; Sekretaris Umum MUI sebelumnya; Ketua Dewan Pertimbangan; Pimpinan Pondok Pesantren (4 orang); dan Perwakilan MUI Kecamatan (4 orang).

Di akhir perbincangan, H. M. Yusuf Safari selaku Sekum MUI Garut mengatakan, "Persyaratan untuk menjadi calon Ketua Umum harus mendapatkan rekomendasi dari Ormas, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, PUI, SII dan Parmusi, tanpa adanya rekomendasi dari salahsatu Ormas Islam tersebut tidak bisa mencalonkan sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Garut," ujarnya tegas. 

"Apakah Bapak akan maju sebagai Ketua Umum MUI Garut?" tanya Awak Media.

Dengan penuh diplomasi, beliau menjawab, "Saya tidak akan maju sebagai Ketua Umum. Paling-paling saya akan maju sebagai Sekretaris Umum saja. Karena biasanya untuk Ketua Umum itu dipegang oleh NU. Sekali lagi, kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat Garut, semoga pelaksanaan Musyawarah Daerah ke-9 MUI Garut dapat berjalan sesuai rencana, lancar, aman, dan kondusif," pungkasnya. (AS).