Baratayudha dalam SPMB SMP Garut 2025

Oleh: Rahmat Setiadi

Tuntas sudah penerimaan siswa baru untuktingkat SMP di Kabupaten Garut. Pendaftarandimulai tanggal 16 Juni dan diakhiri pada tanggal 23 Juni 2025 serta dibuka kelulusannya pada tanggal 4 Juli2025. Rangkaian kegiatan SPMB tahun ini menggunakan aplikasi sehingga setiaporang tua atau guru kelas enam sekolah dasar bisa secara langsung mendaftarkansiswanya melalui link yang sudah disediakan pihak Dinas Pendidikan KabupatenGarut. Tetapi apabila tidak didaftarkan oleh orang tua atau guru kelas enam,maka calon siswa bisa secara langsung mendaftar di sekolah yang dituju. Penulispun mencoba mendaftarkan siswa yang daftar langsung ke sekolah. Pada aplikasipendaftaran tersebut sudah ditentukan pilihan sekolah yang dituju dan sekolahpilihan kedua sebagai antisipasi apabila tidak diterima di sekolah yang ditujumaka masih ada harapan diterima di sekolah pilihan dua. Pada tanggal 4 Juli2025 sudah bisa dipastikan bahwa calon siswa bisa diterima di sekolah yangdituju atau apabila tidak diterima di sekolah yang dituju ada kemungkinanditerima di sekolah pilihan dua.

Penulis yang juga Kepala SMP swasta mempunyaiharapan yang besar pada SPMB tahun ini akan mendapatkan jumlah siswa yangsesuai dengan kuota yang diajukan. Harapan itu bukan berupa mimpi kosong disiang bolong karena SPMB tahun ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Pihak Dinas PendidikanKabupaten Garut akan berjalan dengan jujur, transparan, dan netral. Hal ini dimaklumikarena pada SPMB tahun sebelumnya yakni di tahun 2024 terjadi sesuatu hal yangsangat merugikan persekolahan swasta. Pada saat itu beberapa SMP Negerimenerima jumlah siswa yang sangat ugal-ugalan, ada yang menerima siswa 40sampai dengan 47 siswa setiap kelasnyauntuk 11 rombongan belajar, padahalberdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang standarpengelolaan bahwa sebuah SMP hanya boleh menerima siswa dengan jumlah 32 setiapkelasnya untuk 11 rombongan belajar.

Proses SPMB yang ugal-ugalan itu ternyatadilegalisasi oleh Pj Bupati pada saat itu dengan menerbitkan Surat PernyataanTanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Substansi dari isi surat itu membenarkanperbuatan ugal-ugalan yang dilakukan beberapa SMP Negeri yang tentunya denganhal tersebut mengakibatkan SMP-SMP swasta banyak yang kekurangan siswa bahkannyaris gulung tikar dan SMP-SMP swasta tidak diberikan tempat untuk mengadu dari persoalan tersebut.Namun penulis masih mempunyai harapan yang besar karena di poin keempat diSPTJM itu untuk tahun 2025 akan dikembalikan pada aturan yang sebenarnya. Artinyaaturan itu tentunya sudah pasti harus diterapkannya tahun sekarang.

Sebelumnya pada tahun 2024 pasca diumumkanhasil SPMB Penulis berjuang bersamateman-teman lainnya terutama dengan BMPS mengadukan persoalan itu ke Pihak DPRDGarut walaupun kami kecewa karena yang seharusnya memberikan penjelasan yakni Pj. Bupati danKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tidak hadir. Kehadiran para pejabattersebut hanya diwakili oleh Sekretaris Disdik dan Kasie Kurikulum yangtentunya mereka bukan pejabat yang mengeluarkan kebijakan terkait SPMB. Padapertemuan itu kami sangat tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari carutmarutnya, ugal-ugalan, serta brutalnya SPMB 2024.

Di sekitar bulan Agustus atau September 2024 kami diundang oleh Dinas PendidikanKabupaten Garut untuk mengikuti Rapat Koordinasi persiapan SPMB tahun 2025bertempat di Hotel Agusta Tarogong Kaler. Ada harapan besar pada kami bahwaSPMB tahun 2025 kami akan akan mendapatkan siswa sesuai kuota yang diajukan.Betapa tidak rakor tersebut dihadiri oleh komponen-komponen yang cukup bisadipercaya, yakni ada Kasie Kurikulum sebagai wakil Kepala Dinas yangbertanggung jawab suksesnya SPMB 2025. Ada teman-teman para pengawas,teman-teman BMPS, MKKS, teman-teman FKSS, para Ketua Rayon, Para KetuaSatkorwil, dan cukup banyak perwakilan Kepala SMP Negeri dan Swasta. Dalampenjelasannya kasie kurikulum menjamin bahwa SPMB tahun 2025 akan mengakomodasikepentingan sekolah negeri dan swasta, transparan, bermartabat, dan tidak akanada yang dirugikan.

Harapan besar itu ternyata hanya pepesan kosong karena ternyata kebrutalan, ugalan-ugalan, arogansi SPMB tahun 2024 diulang Kembali. Gagal paham dalam menafsirkan peraturan malah menjadi sesuatu yang patut untuk dibahas. Hanya bermodalkan Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek nomor 071/H/M/2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Garut membuka kran selebar-lebarnya untuk sekolah negeri menerima siswa sebanyak-banyaknya. Di lapangan ternyata ada SMP Negeri yang menerima siswa di atas 40 setiap kelasnya untuk 11 rombongan belajar.

Dalam Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulumdan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek disebutkan: Dalam kondisipengecualian jumlah siswa dapat dinaikkan menjadi : SD 40 siswa, SMP 45 siswa,SMA/SK 50 siswa. Sementara dalam penjelasannya pengecualian itu hanya berlakupada wilayah-wlayah: 1) Wilayah padat penduduk dengan keterbatasan satuanPendidikan; 2) Wilayah yang menerima peserta didik dari luar wilayah karenakekurangan satuan Pendidikan; 3) Wilayah dengan kondisi khusus seperti bencanaalam atau sosial.

Penulis yang pada saat ini menjadi Kepala SMPMuhammadiyah Tarogong sangat tersentak dengan kebijakan Dinas Pendidikan.Kenapa tidak karena dilihat dari sekolah penulis yang berada di Wilayah 1khususnya Kecamatan Tarogong Kidul dan Kaler pengecualian tersebut sangat tidakmasuk akal. Ini bukan pengecualian tapi keistimewaan. Penulis siap beradu datadengan Dinas Pendidikan tentang sekolah-sekolah yang berada di sekitar SMPNegeri yang mendapatkan keistimewaan tadi.

Sebagai contoh sebaran sekolah yang berada disekitar SMP Negeri 1 Tarogong kaler dilihat dari alamat siswa pendaftarnya terdiri atas:

1. Barat : SMP Satu Muharam Tarogong Kaler, SMPDarussalam Tarogong Kaler, SMP Baiturrohman

Tarogong Kaler, SMP Darul Abror TarogongKaler, SMP Arafah Cendikia Tarogong Kaler dan

SMP Negeri 2 Tarogong Kaler.

2. Utara : MTs An Nasher, SMP Wasilah Cendekia, SMPArrohmat, MTs Matlaul Ulum, dan SMP Al

Masduki

3. Timur : SMP Al Huda, SMP Al Hikmah, SMP YBHM, SMPPGRI Tarogong, dan SMP Al Halim

4. Selatan : SMP Qiyadi Al Fatih, SMP Pasundan 3 Garut,SMP Bani Adam Hawa, SMP Muhammadiyah

Tarogong, MTs Al Falah Biru,dan SMP Negeri 4 Tarogong Kidul.

Carut marut, kebrutalan, arogansi, dan gagalpahamnya SPMB 2025 ini mengingatkan penulis pada cerita pewayangan yang ditulisdalam Kitab Mahabarata tentang Perang Barata Yudha. Dalam cerita tersebutdikisahkan bahwa peperangan itu adalah perang saudara antara Pandawa dan Kurawadi Tegal Kurusetra. Pandawa dan Kurawa merupakan cucu dari Raja Santanu penguasa Kerajaan Hastina Pura.Peperangan itu pun dalam rangka memperebutkan Kerajaan Hastina Pura. Siapasebenarnya yang berhak mewarisi kerajaan tersebut harus diselesaikan melaluipeperangan.

Dalam peperangan tersebut orang-orang yangseharusnya netral dan melindungi kedua belah pihak malah berpihak kepada salahsatunya. Orang tersebut adalah Resi Bisma dan Guru Dorna. Resi Bisma adalahkakek dari Pandawa dan Kurawa, sementara Guru Dorna adalah Guru Kanuragan dariPandawa dan Kurawa juga. Baik Resi Bisma maupun Guru Dorna bukanlah orangsembarangan, mereka memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Resi Bisma adalah seorang panglima perang danGuru Dorna adalah ahli memanah yang sangat ulung. Kedua-duanya memiliki ilmukanuragan yang hebat, itulah power mereka. Akhirnya dalam peperangan itu seorang kakek yangsakti harus bertempur dengan cucu-cucunya, dan seorang guru yang sakti juga harusmelawan murid-muridnya. Tidak lucu memang dan tidak seimbangnya kekuatan dalam peperangan tersebut. Mungkinsang kakek dan sang guru itu hatinuraninya sudah mati suri dan akal sehatnya sudah pingsan.

SPMB memang bukan perang tetapi kompetisi. ParaKompetitor harus berkompetisi secara sehat. Kompetisi pun harus dipimpin olehwasit yang adil dan tidak berat sebelah. Sehat tidaknya kompetisi ditandai denganketaatan dan kepatuhan terhadap aturan. Pemegang kebijakan diibaratkan sepertiwasit yang harus mengawasi jalannya kompetisi. Kalau ada yang melanggar harusdiingatkan bahkan kalau perlu apabila kompetitor itu tetap NOYOD harus diberikansanksi.

Harapan tinggal harapan, keyakinan tak berbuahkenyataan, hasil ternyata mengkhianati proses. Hal ini diakibatkan olehpengambil kebijakan yang gagal menafsirkan aturan. SMP Swasta banyak yangambruk bahkan nyaris gulung tikar. Di awal tahun pelajaran baru kemungkinan adaguru honorer harus di-PHK, dinonaktifkan, atau dirumahkan. Ternyata Resi Bismadan Guru Dorna menjelma pada kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. DinasPendidikan yang memiliki power dan kekuatan seharusya netral bahkan harus menjelma menjadiwasit yang adil, tetapi malah justru ikut menjadi pemain. Dia berada di pihaksekolah-sekolah negeri yang mendapatkan keistimewaan tadi. Sekolah swasta tidakmemiliki tempat mengadu kecuali kepada dirinya sendiri atau kepadateman-temannya yang senasib. Sekolah swasta seolah-olah dianggap anak pulungatau anak tiri yang tidak memiliki hak untuk dibela. Mau mati silahkan, mauterus hidup juga silahkan. Laa ya mut walaa yahya, hidup tak mau mati pun enggan.

Wallohu a’lam