9 Kejutan Seputar Darurat Militer di Korsel: Dampak Korut dan Tanggapan AS-Rusia

Pernyataan terbaru dari Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menciptakan gelombang kontroversi ketika ia menyatakan penyesalan dan tanggung jawab atas kebingungan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer. Menurut Kim, pernyataan tersebut adalah langkah yang diambil setelah ada kekhawatiran yang meluas di masyarakat. Ia mengaku bertanggung jawab penuh dan telah mengajukan pengunduran diri kepada presiden.

Selama kampanye pemilihan pada tahun 2022, Yoon harus menarik kembali pernyataannya yang menyebutkan Presiden Chun Doo Hwan sebagai sosok politik yang pandai, meskipun Chun bertanggung jawab atas pembantaian pengunjuk rasa pada tahun 1980. Seorang diplomat Barat menegaskan bahwa situasi ini membuat upaya diplomatik Korea Selatan semakin sulit.

Yoon, dalam pidato yang disiarkan di televisi, menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil untuk melindungi negaranya dari pengaruh komunisme Korea Utara serta untuk menjaga tatanan konstitusi yang berlaku. Ia juga menuduh Partai Demokrat oposisi berkolusi dengan Korea Utara. Pendapat akademisi, seperti Mason Richey dari Universitas Hankuk, menunjukkan bahwa deklarasi semacam itu justru membuat Korea Selatan terlihat tidak stabil di kancah internasional.

Dalam konteks ini, berbagai kalangan mempertanyakan stabilitas politik Yoon saat ini. Bahkan, menteri pertahanan, Kim Yong Hyun, mengikuti jejak Yoon dengan menyatakan pengunduran dirinya. Dengan situasi politik yang kian genting, beberapa pengamat bahkan memprediksi kemungkinan pemakzulan terhadap Yoon.

Pada hari Rabu, 4 Desember 2024, terkuak bahwa Partai Demokrat oposisi telah memenangi pemilihan parlemen dengan suara signifikan. Langkah Yoon untuk menerapkan darurat militer juga menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor dan diplomat. Lima jam setelah deklarasi, dua pertiga anggota Majelis Nasional menolak langkah tersebut, menandakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Yoon.

Situasi ini dinilai lebih krusial ketika Dukungan publik terhadap Yoon merosot ke titik terendah, 17%. Di tengah segala tantangan ini, pernyataan darurat yang dikeluarkan sebelumnya dianggap sebagai langkah yang melanggar hukum dan dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik Korea Selatan. Tak hanya dalam negeri, negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, juga mencermati perkembangan ini dengan kekhawatiran mendalam.

Menyusul rumitnya situasi ini, pakar memperingatkan bahwa tindakan pemerintah saat ini dapat mengubah cara pandang dunia terhadap Korea Selatan sebagai negara demokratis, membawa konsekuensi serius bagi masa depan kepemimpinan Yoon dan stabilitas politik negara yang diperjuangkan selama ini.